Tanjung, 22 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (20 Oktober 2026), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung menyampaikan evaluasi yang objektif dan konstruktif. Evaluasi ini menyoroti capaian yang patut diapresiasi, kekurangan yang harus dibenahi, serta sejumlah solusi untuk tahun ketiga.
Ketua Umum HMI Cabang Tanjung, Jihad Mujahidin, menyatakan bahwa sikap HMI sebagai organisasi kader dan intelektual adalah kritis tetapi tidak membenci, serta mengapresiasi tanpa menjadi juru puji.
“Kami tidak berada di posisi memuji atau menjatuhkan. Yang kami lakukan adalah menimbang dengan data: apa yang berhasil kita akui, apa yang keliru kita koreksi, dan apa yang bisa diperbaiki bersama,” ujar Jihad Mujahidin.
HMI Cabang Tanjung menegaskan komitmennya mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Adapun keberhasilan program terlalu sering diukur dari jumlah penerima dan besar anggaran, bukan mutu dan dampaknya.
Pada MBG, JPPI melaporkan 16.109 korban keracunan sampai Oktober 2025 dan menyebut hasil audit belum dibuka ke publik. Dan disini juga Pemerintah perlu membuka data program besar secara berkala, termasuk serapan anggaran, kasus keamanan pangan, dan metodologi setiap klaim capaian, agar bisa diverifikasi pihak independen. Kaitkan perluasan program dengan kesiapan mutu.
Dapur baru hanya beroperasi jika memenuhi standar higiene, yang kini diwajibkan lewat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. BPK dan BPKP dapat mengaudit kinerja secara berkala dengan ringkasan terbuka. Ini juga sejalan dengan putusan MK yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028.
“Dua tahun adalah fondasi. Tahun ketiga harus menjadi tahun pembuktian: program yang besar harus aman, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat. HMI siap menjadi mitra kritis pemerintah demi Indonesia yang adil dan makmur,”.
